voxutama.com/ – Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe, telah resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi untuk Pilkada 2024. Namun, ketika ditanya program apa yang akan dilakukan untuk Kota Bekasi, Tri Adhianto dan Harris masih menjawab dengan mengambang.
"Program-program kami akan langsung menyentuh kepentingan dan kesejahteraan seluruh warga Bekasi," ujar Tri Adhianto. Beberapa program unggulannya mencakup penciptaan lapangan kerja dan peningkatan upah, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bekasi.
Program yang disampaikan oleh Tri Adhianto dalam pernyataannya tampak masih cukup umum dan belum memberikan detail spesifik mengenai bagaimana program-program tersebut akan diimplementasikan. Meskipun ia menyebutkan fokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan upah, detail mengenai strategi, langkah konkret, atau target yang ingin dicapai belum dijelaskan.
Memang sempat tersebar 26 program unggulan Tri Adhianto sebelum berpasangan dengan Abdul Harris Bobihoe. Namun, publik masih bertanya-tanya benarkan itu program yang akan diusung oleh Tri Adhianto? Sebab, sampai saat ini Tri Adhianto belum memberikan pernyataan terkait program-program tersebut yang sempat viral di sosial media.
Indra Sukma, Ketua Jaringan Nusantara Watch (JNW), sempat menyoroti 26 program unggulan Tri Adhianto. Ia menyebutkan bahwa saat Tri menjabat sebagai Plt Walikota Bekasi, tidak ada usaha untuk menaikkan honor RT RW, meskipun pada program poin No. 15, Tri berjanji akan melakukannya. "Saat menjabat Plt, banyak janji yang seharusnya bisa dilakukan oleh Tri, tapi tidak terealisasi. Contohnya, perbaikan perpustakaan tidak ada yang dikerjakan," kata Indra.
Lebih lanjut, Indra juga menyoroti poin No. 21 terkait janji Tri untuk menaikkan gaji Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan Pemkot Bekasi. "Boro-boro menaikkan, kemarin malah gaji TKK justru dikurangi. Sekarang, saat mau maju Pilkada, dia kembali menjanjikan kenaikan gaji TKK," jelasnya.
Indra juga membahas infrastruktur yang selama tujuh tahun tidak mengalami perbaikan signifikan di bawah kepemimpinan Tri, baik saat menjadi Kepala Dinas PUPR, Wakil, maupun Walikota Bekasi. Ia mencontohkan jalan di belakang GOR Kota Bekasi yang rusak parah baru diperbaiki ketika Raden Gani Muhamad menjabat sebagai Pj Walikota Bekasi.
Selain itu, banjir di Kota Bekasi juga tak kunjung berkurang, meskipun nilai proyek terus membesar. "Banyak proyek aneh seperti sumur resapan yang diameternya kecil seperti lubang jetpam, dan halte modern yang dibangun di sebelah halte lama padahal cukup direnovasi saja," sindir Indra.
Indra juga menyoroti bahwa selama enam tahun berturut-turut, Kota Bekasi mendapatkan penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terkait laporan keuangan, namun di masa kepemimpinan Tri, pencapaian tersebut tidak lagi diraih. "Sebaliknya, LHP BPK RI tahun 2023 kemarin mencatat 20 temuan dan 84 rekomendasi untuk Kota Bekasi, yang akhirnya dibereskan oleh Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad," tambahnya.
Terakhir, Indra mengkritik Tri Adhianto yang terkesan haus jabatan dengan menjadi Walikota sekaligus Ketua KONI, yang berarti dia adalah pemberi dan penerima pengelola dana hibah. Ia juga menyoroti janji Tri yang ingin menaikkan honor RT RW dan Posyandu, padahal dalam dua tahun terakhir ini, namanya sudah diganti menjadi BOP karena anggaran APBD tidak lagi kuat menanggungnya. "Jumlah RT RW, kader Posyandu, dan PKK se-Kota Bekasi sangat banyak, sehingga APBD tidak bisa menanggung semuanya," tutup Indra.
